JAKARTA,Setara News – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025, menyusul gelombang kontroversi dan tekanan publik atas tindakan kedua politisi tersebut.
“Kami mencermati dinamika dan perkembangan situasi politik belakangan ini. Dengan berbagai pertimbangan, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN, terhitung sejak 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
Viva Yoga menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah DPP PAN menilai kondisi sosial dan politik nasional yang semakin memanas. Ia meminta seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi situasi saat ini.
“PAN memercayakan sepenuhnya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan polemik ini secara tepat, cepat, dan berpihak pada rakyat. Kami yakin pemerintah mampu mengembalikan stabilitas nasional,” ujarnya.
Langkah PAN ini diambil seiring meningkatnya protes publik yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI dan menyoroti perilaku sebagian anggota dewan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Eko Patrio, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, menuai kontroversi setelah mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper.
Dalam video tersebut, Eko memerankan dirinya sebagai DJ dengan musik sound horeg, sebagai bentuk sindiran terhadap kritik publik atas anggota DPR yang berjoget pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.
“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya.
Uya Kuya, yang juga terekam ikut berjoget dalam sidang, sempat menyampaikan permintaan maaf, namun kontroversi sudah telanjur melebar. Publik menilai tindakan keduanya sebagai bentuk ketidakpekaan di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit.
Kemarahaan publik memuncak setelah aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR pada 25 Agustus 2025 berubah menjadi gelombang protes besar.
Situasi semakin memanas pada 28 Agustus 2025, ketika seorang driver ojek online (Ojol) bernama Affan Kurniawan tewas terlindas mobil Brimob saat bentrok dengan aparat.
Peristiwa tragis itu memicu ledakan kemarahan massa, terutama dari komunitas driver ojol di berbagai daerah. Gelombang unjuk rasa pun merambat ke sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, dan Makassar.
Beberapa aksi bahkan berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum rusak, halte bus dibakar, dan bentrokan antara aparat dan massa tak terelakkan. Puncaknya, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya hangus terbakar pada Sabtu (30/8/2025).
Menanggapi perkembangan ini, PAN dan sejumlah partai politik lain sepakat untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI.
Viva Yoga menegaskan, partainya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memulihkan stabilitas keamanan dan menjaga kepentingan rakyat.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk mengutamakan keadilan, keberpihakan pada rakyat, dan ketegasan dalam menyelesaikan polemik ini. Tidak ada pihak yang kebal terhadap evaluasi publik,” tegasnya.
Keputusan PAN ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika politik nasional tengah memasuki fase krusial. Sejumlah pengamat menilai, penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya adalah strategi penyelamatan citra partai sekaligus respon atas tekanan publik.
Namun, jika protes terus meluas dan situasi tidak segera dikendalikan, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengambil langkah-langkah darurat untuk menstabilkan kondisi politik dan ekonomi.
Editor: RMA
