JAKARTA,Setara News – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
Program ini ditujukan untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah di seluruh Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, menyebut langkah ini sebagai bagian dari visi kemerdekaan yang menyeluruh.
“Presiden ingin setiap keluarga Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki rumah yang layak sebagai pondasi membangun masa depan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Program ini juga masuk dalam daftar Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan target mengurangi backlog perumahan. Berdasarkan data, saat ini terdapat 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 26,9 juta rumah yang dikategorikan tidak layak huni.
Strategi pelaksanaan meliputi renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di kawasan perkotaan melalui kemitraan swasta, serta penataan kawasan pesisir dengan hunian yang adaptif terhadap bencana.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengendalian harga tanah dan penataan zonasi agar hunian tetap dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
“Selain rumah, pemerintah akan memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih tersedia untuk menunjang kualitas hidup warga,” tambah Ujang.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan rumah tidak hanya mengurangi backlog, tetapi juga menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi,” jelasnya.
Program 3 Juta Rumah ini menjadi wujud implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam pembangunan dari desa dan pemerataan ekonomi wilayah.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal, pemerintah menargetkan program ini sebagai tonggak penting untuk Indonesia yang lebih sejahtera. (Red)*
Editor : RMA
